KotakGame

Presiden Donald Trump kembali mengambil langkah dramatis di dunia siber. Pada tanggal 6 Juni 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif baru yang merevisi poin-poin penting dari kebijakan keamanan siber era Obama dan Biden. Tujuannya? Menyederhanakan regulasi, mempersempit ruang sanksi, dan mengalihkan tanggung jawab kepada negara bagian serta sektor swasta. Atau bisa dikatakan sebagai sebuah strategi “kurangi beban, raih hasil nyata.”

Apa yang Diubah Trump?

Pembatasan Sanksi Siber. Sanksi siber terhadap peretas dan entitas asing kini hanya berlaku jika pelaku berasal dari luar negeri dan menyerang infrastruktur penting AS. Trump juga memperjelas bahwa intervensi dalam pemilu tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup sanksi ini.

Kebijakan Identitas Digital yang Dibatalkan. Usulan program ID digital era Biden dibatalkan karena dinilai berpotensi disalahgunakan entah untuk pendatang gelap. Namun, sebagian pihak menganggap kebijakan ini justru bermanfaat untuk keamanan digital.

Desentralisasi Regulasi Siber. Trump menyingkirkan mandat terpusat dari era Biden dan Obama yang mendorong pelaporan otomatis, verifikasi operator, dan audit software. Kini, National Institute of Standards and Technology (NIST) diarahkan untuk membentuk konsorsium industri, menyusun kerangka kerja, dan membiarkan agensi serta perusahaan swasta menentukan sendiri caranya.

Baca ini juga :

» Trump Hadirkan "Trump Mobile", Smartphone Emas Seharga 8,1 Juta
» Presiden Trump Ancam Tarif 25% untuk iPhone Jika Tidak Diproduksi di AS
» CEO NVIDIA Minta Tinjau Ulang Kebijakan Ekspor AI Presiden Trump, Salah Langkah Bisa Untungkan China
» Apple Terbangkan 5 Pesawat Penuh iPhone ke Amerika Untuk Hindari Tarif Impor Baru Presiden Trump
» Fitur AI Transkrip di iPhone Ganti Kata "Trump" Menjadi "Rasis", Apple Sebut Ini Karena Bug

Prioritas Teknologi Modern. Meski mencabut beberapa kebijakan lama, Trump meninggalkan beberapa fokus penting seperti kriptografi post-kuantum (PQC), standar enkripsi kuat, pengamanan protokol routing internet, proteksi perangkat IoT melalui label “Cyber Trust Mark”

Lacak Kerentanan AI & Quantum. Agensi seperti NSA, Department of Defense, Intelligence Community dan Homeland Security kini wajib memprioritaskan deteksi dan mitigasi kerentanan AI. Sementara NIST akan mengembangkan SSDF (Secure Software Development Framework) terbaru, termasuk persyaratan patch dan update lebih baik, semua rampung di akhir 2025.

Perintah eksekutif Trump ini menandai pergeseran paradigma dari kontrol federal yang ketat ke desentralisasi dan pemberdayaan teknis. Fokusnya ke adaptasi teknologi terkini, ketahanan software, dan kolaborasi sektor publik-swasta. Namun, keputusan membatasi sanksi dan mencabut beberapa regulasi era sebelumnya memicu perhatian dari pakar keamanan, yang khawatir ini bisa membuka peluang bagi aktor jahat. Secara keseluruhan, kebijakan baru ini bersifat reformis tetapi berisiko. Sukses atau tidaknya perubahan ini akan sangat bergantung pada implementasi teknis yang kuat dan adaptivitas agensi terhadap tuntutan ancaman siber global.

Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.